Bulan: September 2025

Kebebasan Pers Terancam, PPWI Desak Prabowo Pecat Kepala BPMI

Kebebasan Pers Terancam, PPWI Desak Prabowo Pecat Kepala BPMI

Kebebasan Pers Terancam, PPWI Desak Prabowo Pecat Kepala BPMI JAKARTA, Pedulihukum.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam pencabutan kartu liputan jurnalis CNN Indonesia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menilai tindakan itu sebagai bentuk ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Pencabutan Kartu Liputan Picu Kecaman Kasus bermula ketika jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menanyakan kepada Presiden Prabowo Subianto soal kasus keracunan massal siswa akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Insiden terjadi saat konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, usai Presiden kembali dari kunjungan luar negeri. BACA JUGA…
Read More
Babinsa Bersih Masjid Nurul Falah Jelang HUT TNI ke-80

Babinsa Bersih Masjid Nurul Falah Jelang HUT TNI ke-80

Babinsa Bersih Masjid Nurul Falah Jelang HUT TNI ke-80 Bandar Lampung, Pedulihukum.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 410-05/Tanjung Karang Pusat (TKP) memimpin aksi karya bakti bersih-bersih Masjid Nurul Falah pada Sabtu, 27 September 2025. Babinsa Bersih Masjid Demi Kenyamanan Jamaah Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB. Para Babinsa turun langsung membersihkan seluruh area masjid, dari bagian dalam hingga halaman luar. Tujuannya menciptakan suasana ibadah yang nyaman dan bersih bagi jamaah. BACA JUGA:Panen Raya Jagung Polres Lampung Selatan Dipimpin AKBP Toni Kasmiri Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini tidak sebatas tenaga…
Read More
Panen Raya Jagung Polres Lampung Selatan Dipimpin AKBP Toni Kasmiri

Panen Raya Jagung Polres Lampung Selatan Dipimpin AKBP Toni Kasmiri

"Panen raya jagung Polres Lampung Selatan kuartal III tahun 2025 berlangsung meriah di Dusun Bangundana, Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Sabtu (27/9). Panen Raya Jagung Polres Lampung Selatan Lampung Selatan, Pedulihukum.com – Polres Lampung Selatan menggelar panen raya jagung serentak kuartal III tahun 2025. Acara berlangsung di Dusun Bangundana, Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (27/9/2025). Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H. memimpin langsung jalannya panen bersama Forkopimda, pejabat daerah, dan kelompok tani. Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan suasana penuh gotong royong. Masyarakat pun ikut hadir menyaksikan dan merasakan kebersamaan dalam mendukung swasembada pangan. “Panen…
Read More
Mutasi Polda Lampung, Ahmad Ramadhan Dapat Jabatan Baru di Akpol

Mutasi Polda Lampung, Ahmad Ramadhan Dapat Jabatan Baru di Akpol

"Mutasi Polda Lampung kembali terjadi berdasarkan surat telegram Polri nomor ST/2134/IX/KEP./2025. Brigjen Pol Drs. Sumarto resmi menjabat Wakapolda Lampung menggantikan Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Mutasi Polda Lampung Resmi Diumumkan Lampung, Pedulihukum.com – Berdasarkan surat telegram mutasi Polri nomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025, jajaran Polda Lampung mengalami pergeseran jabatan strategis. Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadhan yang sebelumnya menjabat Wakapolda Lampung dipercaya mengemban tugas baru sebagai Dosen Kepolisian Utama Tingkat I di Akpol Lemdiklat Polri. Penugasan ini sekaligus menjadi promosi penting bagi Ahmad Ramadhan menuju bintang dua. Posisinya kini digantikan Brigjen Pol Drs. Sumarto, yang sebelumnya menjabat Karowassidik Bareskrim Polri. Ahmad…
Read More
Konflik Agraria Lampung, Pemprov Bentuk Tim Fasilitasi

Konflik Agraria Lampung, Pemprov Bentuk Tim Fasilitasi

Bandar Lampung, Pedulihukum.com – Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan massa aksi yang mendesak pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tuntutan itu disampaikan Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) saat peringatan Hari Tani Nasional, Rabu, 24 September 2025. Dialog Wagub dengan Massa Aksi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berdialog langsung dengan massa aksi di Balai Keratun. Ia menegaskan bahwa tim khusus untuk menangani konflik agraria Lampung segera dibentuk. "Sesuai arahan dari Pak Gubernur, saya menerima aksi massa bersama Sekda dan stakeholder terkait. Kami merespon tuntutan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan memutuskan segera membuat tim sesuai harapan masyarakat," kata Jihan.…
Read More
Konsolidasi Akbar Lampung Tegaskan Hentikan Kriminalisasi LSM dan Media

Konsolidasi Akbar Lampung Tegaskan Hentikan Kriminalisasi LSM dan Media

Konsolidasi Akbar Lampung Tegaskan Hentikan Kriminalisasi LSM dan Media Bandar Lampung, Pedulihukum.com – Konsolidasi Akbar Lampung menjadi panggung solidaritas baru. Sejumlah LSM, Ormas, dan perwakilan Media berkumpul di Klasika, Bandar Lampung, Senin (22/9/2025), menyuarakan penolakan kriminalisasi terhadap lembaga sosial dan fungsi kontrol masyarakat. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, sekaligus merumuskan langkah kolektif menghadapi dinamika hukum yang menimpa salah satu lembaga di Polda Lampung. BACA JUGA:Maulid Nabi Muhammad di Pesawaran Meriah, Warga Tumpah Ruah Tuntutan Konsolidasi Akbar Lampung Dalam forum, peserta sepakat mengeluarkan lima tuntutan utama: Hentikan kriminalisasi terhadap LSM, Ormas, dan Media.…
Read More
Rangkap Jabatan PMI Bandar Lampung: Amanah Kemanusiaan atau Konflik Kepentingan

Rangkap Jabatan PMI Bandar Lampung: Amanah Kemanusiaan atau Konflik Kepentingan

Polemik Rangkap Jabatan di PMI Bandar Lampung Bandar Lampung, Pedulihukum.com --- Rangkap jabatan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandar Lampung memunculkan perdebatan serius. Eva Dwiana, Walikota Bandar Lampung, resmi terpilih sebagai Ketua PMI Kota Bandar Lampung periode 2025–2030 melalui Musyawarah Kota ke-IX PMI di Gedung PKK Kota Bandar Lampung, Kamis (18/9/2025). Sebagian kalangan menilai langkah ini strategis karena diyakini dapat memperkuat dukungan kebijakan dan sumber daya. Namun, pihak lain menilai hal ini mengkhianati prinsip dasar PMI: independensi, netralitas, dan bebas dari kepentingan politik. Pertanyaan pun mengemuka: apakah rangkap jabatan benar-benar mendukung misi kemanusiaan, atau justru menodai amanah yang…
Read More
Ijazah Capres Rahasia, Zulhas Soroti Keputusan KPU

Ijazah Capres Rahasia, Zulhas Soroti Keputusan KPU

Jakarta, Pedulihukum.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bersifat rahasia. Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025. Menurut Zulhas, publik memiliki hak untuk mengetahui dokumen dan rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Memang ada yang rahasia? Setahu saya ada hak publik untuk mengetahui informasi itu, ya seperti di Menko Pangan kan anda boleh tahu apa aja kan, silahkan," kata Zulhas, yang juga Menteri Koordinator bidang Pangan, kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025). Publik…
Read More
Putusan MK pemilu terpisah dorong revisi UU Pemilu

Putusan MK pemilu terpisah dorong revisi UU Pemilu

Jakarta, Pedulihukum.com – Putusan MK pemilu terpisah melalui Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang perbaikan tata kelola pemilu. Momentum ini dinilai penting agar regulasi kepemiluan tidak hanya dibicarakan menjelang pesta demokrasi. Putusan MK Pemilu Terpisah dan Peran DPR Pengamat politik nasional, Adi Prayitno, menyebut DPR kerap lambat menindaklanjuti aturan kepemiluan yang diputuskan MK. Ia menilai, dalam satu dekade terakhir, peran MK justru lebih dominan menghasilkan regulasi pemilu dibandingkan DPR. "Karena 5-10 tahun belakangan, justru yang banyak sekali bikin manufaktur terkait dengan regulasi pemilu itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau saya hitung secara umum, ada 6 putusan Mahkamah Konstitusi yang sampai detik ini tidak…
Read More
Tahanan kota terdakwa aborsi tetap berlaku

Tahanan kota terdakwa aborsi tetap berlaku

Tahanan kota terdakwa aborsi tetap berlaku setelah seluruh syarat pengalihan penahanan dinyatakan lengkap oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung. Tahanan Kota Terdakwa Aborsi Bandarlampung, Pedulihukum.com – Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Alfarobi menegaskan bahwa syarat dari terdakwa kasus dugaan aborsi berinisial P sudah lengkap. Karena itu, pihak pengadilan tidak melakukan pengalihan penahanan terhadap terdakwa. “Syaratnya sudah lengkap, sehingga status tahanannya masih tahanan kota seperti yang diberikan oleh penuntut umum,” kata Alfarobi di Bandarlampung, Rabu (17/9/2025). Syarat Lengkap Jadi Pertimbangan Alfarobi menjelaskan, saat berkas sampai di pengadilan, terdakwa P telah melengkapi beberapa dokumen penting. Antara lain surat permohonan, keterangan dokter bahwa terdakwa…
Read More