Minggu, Maret 1
Shadow

Hukum

Polda Lampung Diminta Turun Tangan, Gudang Solar di Umbul Kunci Keteguhan Diduga Jadi Titik Pengalihan BBM Subsidi

Polda Lampung Diminta Turun Tangan, Gudang Solar di Umbul Kunci Keteguhan Diduga Jadi Titik Pengalihan BBM Subsidi

Hukum
Dugaan Pengalihan Solar Subsidi Menggerus Hak Masyarakat KecilBandar Lampung – Pedulihukum.com – Dugaan pengalihan solar subsidi kembali mencuat di Kota Bandar Lampung. Di tengah antrean panjang warga yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, investigasi awak media menemukan indikasi aktivitas mencurigakan di sebuah gudang berpagar seng biru di Jalan Umbul Kunci, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur.Pada Jumat (20/2/2026), sedikitnya tiga unit mobil pengangkut BBM jenis solar terpantau berada di dalam area gudang yang tertutup rapat dari pandangan luar. Lokasi tersebut tidak memasang papan nama perusahaan, plang izin usaha niaga BBM, maupun identitas badan hukum sebagaimana lazimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar resmi.Berdasarkan keterangan sejum...
Kelurahan Keteguhan Jadi Pusat Dugaan Pengalihan Solar Subsidi, Aparat Diminta Segera Bertindak

Kelurahan Keteguhan Jadi Pusat Dugaan Pengalihan Solar Subsidi, Aparat Diminta Segera Bertindak

Hukum
Dugaan Pengalihan Solar Subsidi Terungkap dari Investigasi LapanganBandar Lampung, Pedulihukum.com – Dugaan pengalihan solar subsidi di Kota Bandar Lampung kembali mengemuka. Praktik yang disinyalir berlangsung di sebuah gudang berpagar seng biru di Jalan Umbul Kunci, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, memantik kegelisahan publik di tengah kelangkaan BBM bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat kecil.Pada Jumat (20/2/2026), sedikitnya tiga unit mobil pengangkut BBM jenis solar terpantau berada di dalam area gudang yang tertutup rapat dari akses pandangan luar. Di lokasi tersebut tidak terlihat papan nama perusahaan, plang izin usaha niaga BBM, maupun identitas badan hukum sebagaimana lazimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi resmi.Sejumlah sumber yang mem...
BBM Subsidi diduga dialihkan ke pasar Industri di Panjang, Aparat Diminta Bertindak

BBM Subsidi diduga dialihkan ke pasar Industri di Panjang, Aparat Diminta Bertindak

Hukum
Solar Subsidi Panjang Diduga Dipindahkan Ilegal, Aparat Diminta Bertindak TegasBandar Lampung, Pedulihukum.com – Solar Subsidi Panjang kembali menjadi sorotan publik setelah terpantau aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026). Sebuah kapal kecil terlihat bersandar di dermaga pesisir dan diduga digunakan untuk memindahkan BBM subsidi jenis solar dari kapal tongkang pengangkut resmi.Dokumentasi visual di lokasi menunjukkan dugaan praktik ship to ship transfer tanpa prosedur resmi. Solar subsidi tersebut selanjutnya diduga dibawa ke gudang penampungan di sekitar pesisir Panjang sebelum dipasarkan kembali sebagai solar industri. Jika benar, praktik ini berpotensi merugikan negara dan mencederai hak masyarakat penerima subsid...
Mafia BBM Bandar Lampung Menguat, Dugaan Penimbunan di Way Laga Tantang Aparat Bertindak

Mafia BBM Bandar Lampung Menguat, Dugaan Penimbunan di Way Laga Tantang Aparat Bertindak

Hukum
‏Bandar Lampung, Pedulihukum.com – Mafia BBM Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah lokasi tertutup berpagar seng di wilayah Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, tepatnya di akses Jalan Soekarno Hatta Bypass, Way Laga, diduga kuat menjadi tempat penimbunan dan distribusi minyak ilegal. Dugaan ini mencuat di tengah keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM, sementara harga di tingkat pengecer terus melonjak.Hasil investigasi lapangan awak media pada Jumat, 20 Februari 2026, menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada aktivitas mencurigakan. Di lokasi terlihat gudang tertutup dengan pintu besi besar serta akses keluar-masuk yang tidak terbuka untuk umum. Di dalam kawasan tersebut, terdokumentasi mobil tangki pengangkut minyak yang keluar masuk area sec...
Ijazah Palsu Tubaba: Retaknya Integritas dan Ujian Nyata Demokrasi Daerah

Ijazah Palsu Tubaba: Retaknya Integritas dan Ujian Nyata Demokrasi Daerah

Hukum
TUBABA, pedulihukum.com – Isu ijazah palsu Tubaba kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Polemik ini bukan sekadar soal dokumen administratif, melainkan menyentuh jantung integritas pejabat publik dan kualitas demokrasi di daerah. Di tengah meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dugaan penggunaan ijazah tidak sah menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan dan komitmen terhadap transparansi.Kasus ini berkembang di ruang publik dan memicu perdebatan luas. Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dokumen pendidikan bisa berjalan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, serta bagaimana langkah klarifikasi dari pihak terkait.Ijazah Palsu Tubaba dan Krisis Kepercayaan Publik Isu ijazah palsu Tubaba tidak bisa dipandang sebagai persoalan administra...
Ijazah Palsu DPRD: EF Resmi Jadi Tersangka, Integritas Wakil Rakyat Tubaba Dipertanyakan

Ijazah Palsu DPRD: EF Resmi Jadi Tersangka, Integritas Wakil Rakyat Tubaba Dipertanyakan

Hukum
Ijazah Palsu DPRD Masuk Ranah Pro JustitiaBandar Lampung, Pedulihukum.com – Kasus dugaan Ijazah Palsu DPRD yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat akhirnya memasuki fase krusial. Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus resmi menetapkan EF sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana terkait Sistem Pendidikan Nasional.Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan kepada Kepala Nomor: B/207/II/Subdit-IV/2026/Reskrimsus tertanggal 13 Februari 2026. Dengan status tersangka, perkara ini kini masuk ranah pro justitia—sebuah tahap yang menegaskan bahwa proses hukum tidak lagi sebatas klarifikasi, melainkan telah memenuhi unsur dugaan pidana.Langkah tegas ini sekaligus memantik kekecewaan publik. Masyarakat mempertanyakan integritas wakil rakyat yang seharusn...
Sosialisasi Hukum Polda Lampung Dorong Penyidik Pahami KUHP dan KUHAP Terbaru

Sosialisasi Hukum Polda Lampung Dorong Penyidik Pahami KUHP dan KUHAP Terbaru

Hukum
Lampung, Pedulihukum.com – Sosialisasi Hukum Polda Lampung resmi digelar di jajaran Polres se-Polda Lampung pada 5–13 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Lampung, Kombes Pol Ahmad Sukiyatno, sebagai langkah strategis memperkuat pemahaman personel terhadap penerapan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.Sosialisasi tersebut menjadi momentum krusial di tengah perubahan besar sistem hukum pidana nasional. Ahmad menegaskan, penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum tidak boleh keliru menafsirkan aturan baru karena berisiko menimbulkan konsekuensi hukum serius.“Penyidik ada di garda terdepan penegakan hukum pidana. Dengan aturan baru ini, tantangannya jauh lebih berat. Kal...
Skandal Limbah PT Indokom: Warga Teriak — “Polda Lampung Harus Turun!”

Skandal Limbah PT Indokom: Warga Teriak — “Polda Lampung Harus Turun!”

Hukum
Lampung Selatan, Pedulihukum.com — Dugaan pencemaran lingkungan berat mengguncang Desa Sukanegara setelah terungkap bahwa PT Indokom Samudra Persada (ISP) memasang pipa limbah yang mengarah ke Sungai Way Galih — meskipun tidak memiliki izin lingkungan resmi dari pemerintah daerah. Dikutip dari laman RuangInvestigasi.comPemasangan pipa ini ternyata mendapat “izin” dari Kepala Desa Sukanegara melalui Surat Keterangan Pemberian Izin Nomor 140/216/VII.02.04/2024. Namun demikian, izin tersebut tidak memiliki dasar hukum: Kepala desa memang tak berwenang memberi izin lingkungan, apalagi untuk instalasi pembuangan limbah berisiko tinggi.Hasil pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan (DLH Lamsel) menunjukkan pipa itu benar-benar ada dan mengarah ke sungai — tet...
Kunjungan PPWI Lampung ke Kejagung Bahas Sinergi Penegakan Hukum

Kunjungan PPWI Lampung ke Kejagung Bahas Sinergi Penegakan Hukum

Hukum
Jakarta, Pedulihukum.com — Kunjungan PPWI Lampung ke Kejagung menjadi langkah konkret memperkuat hubungan antara insan pers warga dan aparat penegak hukum. Rombongan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Lampung melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (12/11/2025).Rombongan diterima dengan baik oleh staf Kejaksaan Agung di Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Pelayanan Hukum Kejagung RI. Bahas Etika dan Mekanisme Laporan Hukum Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada etika kelembagaan, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme penyampaian laporan pengaduan masyarakat (LAPDUMAS).Perwakilan DPD PPWI Lampung, Heri Farukh menjelaskan, koordinasi ini penting agar seti...
Janji Pengembalian Uang Gagal, Kasus Penipuan Bisnis Mailindawati Berlanjut ke Gelar Perkara

Janji Pengembalian Uang Gagal, Kasus Penipuan Bisnis Mailindawati Berlanjut ke Gelar Perkara

Hukum
Lampung Selatan, Pedulihukum.com — Kasus penipuan bermodus kerja sama bisnis yang menjerat Mailindawati, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan menunggu kejelasan, korban akhirnya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dari Satreskrim Polres Lampung Selatan. Ia juga mendapat kabar dari pengacaranya bahwa kasus tersebut akan dimediasi di Polres setempat.Surat bernomor B/666/IX/2025/Reskrim itu diterbitkan pada 15 September 2025 dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Indik Rusmono, S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan. Dalam surat itu disebutkan, penyidik akan segera melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana penipuan, dengan posisi kasus menempatkan...