Oleh : Wawan Hidayat
Publik Mulai Kehilangan Kesabaran
Tulang Bawang Barat, pedulihukum.com — Etika politik EF Tubaba mulai menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Di saat proses hukum masih berjalan, publik justru mempertanyakan satu hal mendasar: apakah etika politik juga harus menunggu putusan pengadilan?
Pertanyaan tersebut menguat setelah mencuatnya kasus dugaan penggunaan ijazah bermasalah yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisial EF. Perkara itu bahkan telah memasuki tahap penyidikan dan penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.
Dalam negara hukum, setiap warga negara tentu memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Proses hukum wajib dihormati hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam konteks jabatan publik, masyarakat menilai persoalan tidak berhenti pada aspek legalitas semata.
Jabatan publik juga menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan kepercayaan rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi.
Di titik inilah kegelisahan publik mulai terlihat. Ketika masyarakat mempertanyakan integritas pejabat publik, jawaban yang muncul sering kali hanya satu: “tunggu inkrah.”
Secara hukum, kalimat tersebut memang benar. Akan tetapi secara etika politik, jawaban itu dinilai belum cukup menjawab keresahan masyarakat yang menginginkan standar moral lebih tinggi dari seorang pejabat publik.
Etika Politik EF Tubaba dan Tanggung Jawab Partai
Persoalan etika politik EF Tubaba seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi partai politik dan seluruh sistem demokrasi daerah.
BACA JUGA: Ijazah Palsu DPRD: EF Resmi Jadi Tersangka, Integritas Wakil Rakyat Tubaba Dipertanyakan
Partai politik semestinya tidak hanya hadir sebagai kendaraan elektoral saat pemilu berlangsung. Lebih dari itu, partai memiliki tanggung jawab menjaga kualitas moral, integritas, dan kredibilitas kader yang ditempatkan dalam jabatan publik.
Sayangnya, dalam banyak kasus politik di Indonesia, standar etik sering kali bergerak lebih lambat dibanding tekanan publik.
Tidak sedikit partai baru mengambil langkah tegas ketika kasus telah viral, tekanan masyarakat meningkat, atau ketika putusan pengadilan sudah tidak dapat dihindari lagi.
Kondisi seperti itu membuat publik melihat politik seolah lebih sibuk menjaga kursi kekuasaan daripada menjaga kepercayaan rakyat.
Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi utama demokrasi. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas pejabat publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga marwah lembaga, kredibilitas partai politik, dan kualitas demokrasi itu sendiri.
Dugaan Ijazah Bermasalah dan Lemahnya Verifikasi
Kasus dugaan ijazah bermasalah ini juga tidak seharusnya berhenti pada persoalan personal semata.
Jika dugaan penggunaan dokumen bermasalah benar terjadi, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana sistem verifikasi administrasi politik dapat kecolongan.
Bagaimana proses pencalonan dilakukan? Sejauh mana pengawasan administrasi dijalankan? Dan mengapa persoalan seperti ini baru menjadi perhatian setelah seseorang menduduki jabatan publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab demi menjaga kualitas demokrasi.
Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya melahirkan pejabat yang lolos secara administratif, tetapi juga harus menghadirkan pemimpin yang layak dipercaya secara moral.
Kasus ini juga menjadi alarm bahwa pengawasan terhadap dokumen administrasi calon pejabat publik masih perlu diperkuat secara serius.
Negara tidak boleh lengah terhadap syarat-syarat mendasar yang berkaitan dengan keabsahan administrasi pendidikan seseorang yang akan menduduki jabatan publik.
Demokrasi Tidak Hanya Soal Legalitas
JPKP Tubaba memandang bahwa proses hukum harus tetap berjalan objektif, profesional, dan transparan tanpa intervensi apa pun.
Namun bersamaan dengan itu, etika politik juga tidak boleh kehilangan tempat dalam kehidupan demokrasi.
Sebab pada akhirnya, hukum memang akan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Akan tetapi sejarah politik akan mencatat bagaimana sikap moral ditunjukkan ketika kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.
Dan dalam demokrasi, kehilangan kepercayaan rakyat sering kali jauh lebih berbahaya daripada kehilangan jabatan.